JAKARTA, Suara Kaltim Online -Omnibus law RUU Cipta Kerja yang diserahkan pemerintah ke DPR terus menuai polemik. Khususnya mengenai kewenangan pemerintah untuk mengganti ketentuan UU lewat Peraturan Pemerintah. Hal tersebut termaktub dalam pasal 170 RUU Ciptaker. Pemerintah beralasan terjadi kesalahan ketik. Tapi bagi Wasekjen DPP Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, alasan tersebut tidak masuk akal.
Demokrat: Kalau Alasannya Salah Ketik, Maka Pasal 170 RUU Ciptaker Harus Dihapus Semua
![](https://www.suarakaltim.com/wp-content/uploads/2020/02/136769_07445719022020_didi_irawadi-600x295.jpg)