Innalillahi, Ketua DPRD Samarinda H Siswadi Meninggal Dunia

Samarinda, suarakaltim.com– Innalillahi wa inna ilaihi rojiuun.  Ketua DPRD Kota Samarinda H Siswadi SH meninggal dunia. di RS  Haji Dardjat Jumat (10/7/2020). Kabar meninggalnya Siswadi, yang juga Ketua PDI Perjuangan Kota Samarinda tak disangka-sangka.  Karena sehari sebelumnya, Siswadi sempat memimpin Rapat Paripurna perdana di DPRD Samarinda,Kamis (9/7/2020) kemarin, dan sempat memimpin rapat dengar pendapat dengan

”Tanah Dijual Murah di Jalan Sentosa ,  Rumahnya Bonus”

  Samarinda-Pariwara- Lokasi di Jalan Sentosa Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Samarinda termasuk berada di tengah kota Samarinda. Dulu daerah tersebut termasuk kawasan banjir. Kini tidak lagi. Ada tanah ukuran 10 meter X 20 meter, yang dijual di Jl Sentosa Dalam II A Gang 12. Letaknya bebas banjir. ”Selain dekat dengan Jalan Sentosa, letak tanahnya

Nasib Warga yang Kebanjiran Juga Perlu Diperhatikan, Sekkot Samarinda : Bila Uang Tak Diambil Titipkan ke pengadilan, Rumah Dibongkar!

Dipimpin Sekda, Penertiban Rumah di Bantaran SKM Segmen Segiri Dimulai Samarinda, Suarakaltim.com-Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Samarinda Sugeng Chairuddin membantah bila ada yang menyebutkan  penertiban tidak memperhatikan warga bantaran Sungai Karang Mumus (SKM), yang mendiami tanah Pemkot Samarinda.  Pemkot Samarinda juga harus memikirkan nasib 59.000 warga Samarinda lainnya yang langganan banjir. “Mereka ini sudah sangat diuntungkan.

Calon Suami Tak Datang saat Acara Lamaran, Wanita Asal Palembang  Lapor Polisi

    Dwi Komarian, gadis berusia 21 tahun di Palembang, Sumatera Selatan, melaporkan pacarnya ke polisi karena tidak datang saat acara lamaran. [Terkini.id] Sebelum melapor ke polisi, Dwi mengakui sudah memberikan waktu untuk sang pacar menjelaskan semua persoalan sehingga tak datang melamar.   Suarakaltim.com – Lazim diketahui, lelaki baru benar-benar membuktikan cintanya kepada gadis pujaan

Kunjungan Kerja ke Polres Berau, Kapolda Kaltim Berikan Motivasi Kepada Para Personil

  Tanjung Redeb, suarakaltim.com-Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Pol Drs. Muktiono, SH MH, bersama Pejabat utama Polda Kaltim melaksanakan kunjungan kerja ke Polres Berau, Selasa (07/07/2020). Kunjungan kerja Kapolda Kaltim ini didampingi pula oleh Dirbinmas Polda Kaltim Kombes Pol Harri Muharram Firmasyah, SIK, Dirpamobvit Polda Kaltim Kombes Pol M Hidayat B, SH,SIK, MH, dan Dirreskrimsus Polda

Siapa Oknum Penyelamat Djoko Tjandra di Balik Pembuatan e-KTP Kilat?

Suarakaltim.com -Langkah buronan Djoko Tjandra membuat e-KTP cuma 30 menit mengundang tanda tanya anggota Komisi III DPR. Dia menyebut ada oknum yang membantu terpidana kasus hak tagih (cessie) Bank Bali. Djoko Tjandra awalnya diketahui sempat membuat KTP sebelum mengajukan peninjauan kembali (PK) di PN Jaksel. Nama dalam KTP itu tertulis Joko Soegiarto Tjandra. “Djoko Tjandra

Balada Ismunandar Dan Encek Unguria, Korupsi Di Tengah (Bersama) Keluarga

    Oleh: Teguh Santosa HARI Kamis lalu (2/7) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membuat gebrakan. Kali ini badan anti rasuah yang kini dipimpin Komjen Firli Bahuri itu menangkap Bupati Kutai Timur, Ismunandar, dan istrinya yang juga Ketua DPRD Kutai Timur, Encek Unguria Riarinda Firgasih. Selain mereka berdua, KPK pun menangkap 14 orang lainnya yang

Kalau Mau Reshuffle Jangan Marah-marah, Jokowi Presiden Bukan Pengamat Politik

Suarakaltim.com– Kemarahan Presiden Joko Widodo kepada para pembantunya di Kabinet Indonesia Maju dinilai berlebihan hingga harus diunggah ke laman media sosial Youtube.   Politisi Partai Keadilan Sejahtera, M. Nasir Djamil menegaskan, Jokowi tak perlu marah-marah untuk merombak susunan kabinet. “Kalau mau reshuffle jangan bilang-bilang atau marah-marah, lakukan saja. Karena, Jokowi Presiden bukan pengamat politik,” kata

Anggota DPR Minta Transparansi Dana Haji Rp 136 Trilyun ‘Diparkir’ di Mana Saja?

    Suarakaltim.com– Pengelolaan dana jemaah haji beberapa waktu lalu menjadi sorotan. Berdasarkan isu yang beredar, uang yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) digunakan untuk memperkuat mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (dolar AS). Menyeruaknya isu tersebut tak lama setelah pemerintah Indonesia memutuskan untuk menunda keberangkatan calon jemaah haji 2020. Komisi VIII