SUARA KALTIM-Online
SUARA KALTIM-Online SUARA KALTIM-Online

Pemindahan Ibu Kota Bukti Jokowi Gagal Benahi Jakarta

Thursday, 29 August 2019 | 5:34 pm | 39 Views |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
                                                                       
SUARAKALTIM.COM- Menurut penilaian Pangi, kebijakan ini didasarkan pada beberapa argumentasi yang sudah umum dan sering didengar. Antara lain beban Jakarta yang sudah terlalu berat, kemacetan lalu lintas yang akut, polusi udara, air bersih dan lainnya.

Selain itu terkonsentrasinya penduduk di pulau Jawa dan isu pemerataan pembangunan, menjadi alasan pemerintah untuk memperkuat argumentasinya. Namun Pangi punya pandangan lain.

“Dari argumen pemerintah ini kita bisa menangkap kesan kegamangan dan ketidak-mampuan dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan fundamental yang ada di Jakarta, dan justru lebih tertarik untuk mengambil jalan pintas, lari dari masalah,” ucap Pangi di Jakarta, Rabu (28/8).

Direktur eksekutif Voxpol Center Research and Consulting itu menyatakan, memindahkan ibu kota tidak akan serta merta menyelesaikan masalah di Jakarta, atau bahkan ada potensi justru akan menciptakan masalah yang sama di tempat yang baru.

 

Baca Juga :

Sri Mulyani Usul Iuran BPJS Naik 100%, #BPJSMencekik Trending Topic di Twitter

Ekonom: Ibukota Kemungkinan Gagal Pindah

Pengamat: Ada Kepentingan RRC di Ibukota Baru

Djarum hingga Sinarmas Kuasai HTI di Lahan Ibu Kota Baru, Diapit Agung Podomoro hingga Ciputra

Lahan Ibu Kota Baru Ada yang Berada di Hutan Tanaman Industri

Ibu Kota Baru di Tanah Prabowo

Muncul Usulan Nama Ibu Kota Baru, dari Jokograd hingga Sankt-Jokoburg

 

“Jika tidak tertib, ibu kota baru menjadi olahan pebisnis dan pemilik modal apalagi jika pemindahan tidak dipersiapkan dengan matang baik dari segi konsep dan pengelolaannya,” sebutnya.

Indikasi ke arah ini menurutnya sudah mulai terbaca dengan ketiadaan kajian yang komprehensif dan mendalam terkait alasan pemindahan. Termasuk pemilihan lokasi, kesiapan regulasi, koordinasi antarlembaga terutama pemerintah dengan DPR, dan mengabaikan peran partisipatif masyarakat luas.

Argumen tentang pemerataan pembangunan juga merupakan alasan yang sangat absurd. Sebab, kata Pangi, hal itu lebih ditentukan oleh politik anggaran di mana pemerintah tidak boleh hanya terkonsentrasi di pulau Jawa saja, tetapi memberikan otoritas dan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah.

“Maka Jika rencana pemindahan ibu kota ini terburu-buru dan tapa kehati-hatian, percayalah, problem baru akan muncul di ibu kota negara yang baru,” tandasnya. [nn]

Leave a Reply