Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberlakukan Wajib Standar Nasional Indonesia di Bidang Ketenagalistrikan. Aturan baru ini merupakan penataan dan penyederhanaan aturan-aturan sebelumnya yang menggabungkan semua produk Wajib SNI ketenagalistrikan. Peraturan ini mencabut semua keputusan/peraturan Menteri ESDM sebelumnya yang mengatur pemberlakuan SNI sebagai standar
Mentan Ingin Produksi Gabah Naik Lima Persen
Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan produksi gabah nasional pada 2018 menargetkan minimal bisa meningkat sekitar lima persen dibanding tahun sebelumnya.”Kami produksi gabah pada 2016 dan 2017 surplus, sehingga tidak ada impor beras,” kata Mentan disela acara Panen dan Tanam Tanaman Padi di Desa Plumbungan Kecamatan Karangmalang, Sragen, Rabu (24/1). Mentan mengatakan produksi pada 2017 sebanyak
Perkosa dan Ancam Kekasih Sendiri, Pria ini Ditangkap Polisi
FS (20 tahun) terpaksa harus merasakan dinginnya lantai bui setelah Mapolres Tangerang Selatan berhasil meringkusnya pada Selasa (23/1) siang. FS ditangkap setelah melakukan pemerkosaan terhadap kekasihnya sendiri disertai dengan ancaman akan menyebarkan video porno antara dirinya dan pelaku. Kejadian itu bermula ketika pelaku masih berpacaran dengan korban AS (21 tahun) pada November 2017. Selayaknya pasangan
Setelah Dipanggil, Dahnil Janji Lebih Keras Awasi Polisi
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan akan terus mengawasi kinerja kepolisian terkait penanganan kasus Novel Baswedan. Dia menyatakan tak akan berhenti mengritik polisi. Dahnil mengatakan, kritiknya terhadap polisi dilatarbelakangi rasa pesimistis terhadap penanganan kasus penyiraman air keras kepada penyidik senior KPK tersebut. Namun, kritik yang dilontarkannya dalam sebuah wawancara di
‘Perilaku LGBT Harus Ditetapkan Sebagai Tindak Pidana’
Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah KH. Yunahar Ilyas mengatakan, perilaku lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) harus ditetapkan sebagai tindak kriminal. Yunahar mengatakan, pihaknya berharap DPR memasukan LGBT dalam pasal perzinaan dan harus dinyatakan itu perbuatan yang melanggar hukum. Yunahar menjelaskan alasan mengapa LGBT harus dinyatakan perbuatan melanggar hukum. Menurut Yunahar alasannya pertama, berdasarkan Pancasila khususnya
Tiga Kali Diperiksa, Wali Kota Mojokerto Belum Ditahan KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa tersangka kasus dugaan suap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada 2017 di Dinas PUPR Kota Mojokerto, Masud Yunus. Ini adalah kali ketiga penyidik KPK memeriksa Masud sebagai tersangka. Meskipun sudah tiga kali diperiksa penyidik, KPK belum juga melakukan penahanan terhadap Masud. Usai diperiksa, Masud mengaku siap jika
Pengunjung Lapas Terciduk Bawa Narkoba
Dua pengunjung Lapas Pemuda Kota Tangerang diamankan setelah kedapatan membawa ekstasi. Wakapolres Metro Kota Tangerang, AKBP Harley Silalahi mengatakan, pelaku yang berinisial I dan S tersebut kedapatan mmbawa 18 butir ekstasi oleh petugas lapas. “Lalu diamankan petugas Lapas dan dibawa ke Polsek untuk proses selanjutnya,” ujar dia di Tangerang, Senin (22/1). Harley mengatakan, keterangan dua
Ketua DPR Lantik Kahar Muzakir Sebagai Ketua Komisi III DPR
Ketua DPR Bambang Soesatyo resmi melantik Kahar Muzakir sebagai Ketua Komisi III DPR. Kahar ditunjuk oleh Fraksi Partai Golkar menggantikan Ketua Komisi III sebelumnya Bambang Soesatyo. “Berdasarkan surat Partai Golkar perihal pergantian Komisi III dari Fraksi Partai Golkar DPR perlu kami sampaikan terjadi perubahan dari unsur Fraksi Golkar, yakni Ketua Komisi dari semula Bambang Soesatyo
Mendagri: Tercatat 359.967 Ormas Hingga Januari 2018
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan jumlah organisasi massa (ormas) per Januari 2018 mencapai 359.967. Jumlah ini yang tercatat di sejumlah lembaga pemerintahan. “Ada lebih dari 359 ribu Ormas,” katanya saat pemaparan dalam rapat pimpinan TNI-Polri 2018 di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Selasa (23/1). Dalam pemaparannya 359 ribu lebih ormas tersebut, tercatat di Kemendagri sebanyak
Fadli Zon: Wabah Campak dan Kasus Gizi di Asmat Ironis
<div id=”bukalapak-dynamic-banners-widget” data-aff-id=”10747″ data-bukalapak-host=”https://www.bukalapak.com” data-category-id=”306″ data-dimension=”250×775″ data-keywords=”” data-text-size=”medium” data-sub-ids=””></div> <script src=”https://www.bukalapak.com/affiliate/public/fe/widgets/dynamic_banners.js”></script> Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritisi Pemerintah yang ia anggap tidak dapat menangani wabah campak dan kasus gizi yang meluas di Pemerintah Kabupaten Asmat, Provinsi Papua. Fadli pun menyebut ironis kepada Pemerintah yang kerap membanggakan kemajuan termasuk soal kedaulatan pangan. “Di satu sisi kita