Gepak Kaltim Pernah Punya Koran Mingguan, Mimbar Demokrasi Namanya

Selasa, 26 Januari 2021 | 7:49 am | 48 Views |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
                                                                     

 

Suara Kaltim – Awalnya didirikannya Gepak atau kepanjangan dari Gerakan Pemuda Asli Kalimantan (Gepak) adalah sebagai wadah atau organisasi berkumpulnya para pemuda asli Kalimantan. Kemudian Gepak juga membuka diri  kepada pemuda yang tinggal di Kalimantan, apa pun suku, agama dan  ras ataupun golongan. Gepak ingin turut andil  memelihara persatuan dan kesatuan serta perdamaian  khususnyadi Kalimantan khususnya.

Salehuddin (kanan) dan Abraham Ingan (kiri)

”Hal yang lebih penting lagi pemuda Gepak juga ingin diberikan kesempatan yang lebih luas untuk berkiprah di daerahnya sendiri.  Karena dari beragam pemuda, dengan latar belakang yang berbeda, kata Ir Salehuddin di awal awal pendirian Gepak di Bonanza Cafe Jalan Cendrawasih (kini Jalan A Yani) dilansir dari kaltimampunku.com.

Bagi yang tidak mengenal Gepak, menganggap anggota Gepak adalah preman. Tapi sebenarnya tidak.  Banyak pengurus dan anggota Gepak, adalah orang-orang yang terpelajar. Berpendidikan. Sebutlah misalnya salah satu motor penggerak di awal awal berdirinya Gepak, yakni Salehuddin (alm).  

Di akhir tahun 2005, Gepak mendirikan koran mingguan. Namanya Mimbar Demokrasi.  Terbit 16 halaman,Slogannya suara nurani rakyat. Ukuran korannya seukuran koran Kompas sekarang ini. Cuma lebih ramping.  Ukuran koran Mimbar Demokrasi lebih besar dari koran Kaltim Post, Samarinda Pos atau koran-koran grup Kaltim Post lainnya. Lebarnya kurang lebih sama, cuma Mimbar Demokrasi lebih panjang,  kurang lebih panjangnya seperti koran Kompas.  

Bila dilihat dari kotak redaksi Mimbar Demokrasi diterbitkan oleh CV. Marsal Setia Abadi.  Dulu berbadan hukum CV masih bisa. Sekarang perusahaan pers harus berbentuan Perseroan Terbatas (PT).

Mimbar Demokrasi halaman belakang (halaman terakhir, halaman 16). foto Akhmad Zailani

Kotak Redaksi

Ada dua nama pelindung yang tercantum, yaitu Abraham Ingat dan M. Basyarah BcHk.  Abaraham Ingan adalah Ketua PB Gepak RI. Sebagai Penangggung jawab sekaligus pemimpin redaksi  (Pimred) adalah Salehuddin, S.Pi. Sebagai wakil pimred yakni Syaparuddin, S.Sos.  Syaparuddin adalah mantan anggota DPRD Kaltim, dan aktif di berbagai organisasi, terutama di Nahdlatul Ulama (NU)

Redaktur pelaksana di terbitan Awalnya Gepak atau kepanjangan dari Gerakan Pemuda Asli Kalimantan (Gepak) adalah wadah berkumpul pemuda asli Kalimantan. Kemudian Gepak juga membuka diri, kepada pemuda yang tinggal di Kalimantan, apa pun suku, agama dan Ras ras ataupun golongan, serta memelihara persatuan dan kesatuan serta perdamaian di edisi II Januari 2005 adalah Ali Hartono. Diedisi ke III Pebruari redaktur pelaksana berganti lagi. Ali Hartono digantikan Herman A Hasan.

Herman A Hasan sekarang menjabat Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Samarinda. Di box redaksi sebagai sekretaris Astry Indriyani. Di Edisi II ada tidak ada jabatan wakil redaktur.  Ada banyak redaktur. Di Edisi ke III Pebruari  ada jabatan, yaitu H.P Jasmani.

Di edisi III Pebruari, nama Hamdani HB muncul. Hamdani HB menjabat sebagai Kepala Tata Usaha/pemasaran. Di edisi ke II staf redaksi berjumlah sekitar 14 orang. Namun di edisi III Pebruari bertambah menjadi 21 orang. 

Mimbar Demokrasi juga memiliki biro-biro di kabupaten kota se Kaltim.  Bahkan kota dan kabupaten di Kaltara, saat masih bergabung dengan Kaltim.

Dari beberapa nama biro.  Ada nama Barkati. Entah apakah Barkati yang dimaksud adalah Muhammad Barkati, yang sekarang menjadi wakil walikota Samarinda. Karena Muhammad Barkati,  dulu hingga sekarang adalah pengurus Gepak.  Kini Muhammad Barkati menjabat sekretaris PB Gepak RI.  Di edisi II nama Barkati ada di biro Kutai Timur. Namun di edisi III, nama Barkati ada di biro Bontang.

Edisi II Januari 2005

Di edisi II Pebruari 2005, kepala berita atau headline  Mimbar Demokrasi tentang Bupati dan mantan bupati Kutai Kartanegara. Judulnya cukup menggigit. Yaitu Bupati dan Mantan Bupati Kukar dilaporkan Korupsi.  Judulnya memanjang dari sisi halaman ke sisi kanan halaman.  Tulisannya berwarna putih nama latar judulnya berwarna merah. Sub judulnya ; KPU kukar juga tersangkut kasus  Rp. 6,4 milyar.

Mimbar Demokrasi menuliskan, satu persatu petinggi-petinggi di Kaltim, yang disebut Mimbar Demokrasi, dahulu dikenal sebagai figur kharismatik dan relatif bersih, tampaknya bakal kehilangan pamor lantaran mulai tersangkut kasus-kasus korupsi.

Setelah diributkan dugaan korupsi dana operasional DPRD Kaltim yang menjadikan 2 tersangka petinggi parpol besar di Kaltim serta dipansuskannya kasus Surya Dumai dan Airvan, yang diduga melibatkan orang nomor 1 Kaltim, kini 2 orang tenar lainnya di Kaltim mulai terseret kasus korupsi. Mereka tak lain adalah bupati dan mantan bupati kabupaten kutai Kartanegara, yaitu H Syaukani HR dan Awang Darma Bhakti, biasa disingkat ADB. 

ADB adalah pejabat sementara (pjs) Bupati Kukar dan diduga tersangkut kasus dugaan penyelewengan proyek pembangunan jalan Talisayan-Berau, senilai ratusan milyar rupiah.  Sedangkan Syaukani tersangkut kasus dugaan mark up proyek Gerabng Dayaku, yang merugikan negara senilai Rp 4 trilyun.

ADB dilaporkan masyarakat, yang mengantasnamakan masyarakat Berau. Sedangkan Syaukani dilaporkan LSM Infight.  Ada panjang alinea untuk menuliskan kasus tersebut. Di halaman sambungan Mimbar Demokrasi membuatkan kotak tabel Kasus korupsi yang diduga melibatkan petinggi-petinggi Kaltim.

Kotak tabel Kasus korupsi yang diduga melibatkan petinggi-petinggi Kaltim. foto akhmad zailani

Halaman depan edisi II Januari 2005 Mimbar Demokrasi , lainnya yaitu  Disperindag Gagal Capai Target. Lalu, ada tentang Pilkada Samarinda : Amins – Jaang Usungan Golkar Samarinda.

Selain dua berita itu, Salehuddin juga menulis di kolom khususnya, Mimbar Wacana.  Salehuddin mengkritik tentang politisi yang terpilih di DPRD, DPD dan DPR RI.  Juga proses dukung mendukung Capres dan Cawapres. 

Menurut Salehuddin, usai Pileg dan Pilpres, maka harapan masyarakat adalah para legislatif dan pemimpin yang terpilih harus bisa membuktikan bahwa mereka bisa bekerja dengan baik. Karena pertanggungjawabannya tidak hanya kepada sesama manusia, tapi juga kepada Allah SWT. *

Adella Azizah

Related Post