DPR masih tunggu kabar dari pemerintah untuk siapkan payung hukum pemindahan ibukota/Net DPR RI masih menunggu kajian dan usulan lebih lanjut dari pemerintah terkait rencana pemindahan Ibukota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali menyebut usulan tersebut terutama yang berkaitan dengan pembuatan landasan hukum. Yaitu, Undang-undang tentang ibukota
JAKARTA, SuaraKaltim.com – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi mendesak DPR-RI untuk menunda atau menghentikan sementara segala pembahasan terkait proses ratifikasi dan perundingan perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreements (FTA) di tahun politik 2019 yang akan mempertaruhkan nasib jutaan rakyat. Dalam konferensi pers dengan tajuk Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi yang diadakan di
JAKARTA, www.suarakaltim.com– Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengkritik lambatnya pemerintah menangani gempa Lombok. Ia menegaskan bahwa sebenarnya ada undang-undang yang jelas untuk menangani masalah bencana. “Kita tak ingin penanganan bencana besar jadi amatiran begini, seolah-olah tak ada tata kelola standar. Padahal, tata kelola penanganan bencana itu ada regulasinya. Ada UU No. 24/2007, PP
Juru Bicara KPK Febri Diansyah.(ANTARA /Hafidz Mubarak A) JAKARTA, www.suarakaltim.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkonfirmasi penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Dana Perimbangan dalam penyidikan kasus suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018. Untuk mengkonfirmasinya, KPK pada Senin memeriksa mantan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Budiarso Teguh sebagai saksi untuk tersangka
SAMARINDA, www.SuaraKaltim.com– Jenuh dengan wajah-wajah lama wakil rakyat? Khusus untuk Caleg DPR RI kini ada banyak wajah baru, yang siap memperjuangkan aspirasi masyarakat Kaltim. Salah satunya adalah H Erhamsyah SE, calon legislatif (caleg) DPR RI nomor 2 dari Partai P ersatuan Indonesia atau Perindo. Kenapa melalui Perindo? Bagi Erhamsyah, semua parpol dibentuk dengan tujuan
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, memberikan bantahan dihadapan wartawan, di Gedung Nusantara III, Kompleksp Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/2), terkait perkataan Nazaruddin dalam persidangan kasus E-KTP. Selain menyampaikan bantahan secara tertulis yang berjudul “Grand Korupsi M.Nazaruddin”, Fahri yang mengaku tidak pernah ada bisnis di DPR selama hampir 14 tahun menjadi anggota dan Pimpinan DPR, akan
