”Bisa jadi diduga praktek suap sudah lama terjadi dan bukan hanya satu proyek itu saja yang disuap. Semoga penyidik KPK bisa mengungkap secara tuntas terkait proyek proyek lainnya” JAKARTA, SUARAKALTIM.COM–Lembaga Informasi Kerakyatan (LINK) memuji kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang berhasil membongkar suap proyek pengadaan jalan di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018-2019 . LINK meminta
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Fahri Hamzah/Net Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah resmi menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka dana hibah KONI. SUARAKALTIM.COMPenetapan tersangka ini sekaligus menambah deretan lingkaran presiden yang terjerat kasus korupsi. Di era Jokowi, setidaknya sudah ada dua menteri yang masuk jerat KPK. Sebelum Imam Nahrawi, Idrus Marham juga jadi tersangka KPK saat
Foto dokumentasi: Rektor Unej Moh Hasan (kiri) bersama Dekan FH Unej Nurul Ghufron (kanan) saat membuka konferensi nasional di Kampus Universitas Jember (Foto Humas Unej) Jember, SUARAKALTIM.COM – Akademisi Universitas Jember yang juga Dekan Fakultas Hukum kampus setempat, Dr Nurul Ghufron, akhirnya terpilih menjadi salah satu dari lima calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023
Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin (berkerudung putih) di Rutan Perempuan Sukamiskin Bandung. Saat ini, Neneng tengah hamil 7 bulan. Foto/SINDOnews/Agus Warsudi BANDUNG, www.suarakaltim.com – Petugas Rumah Tahanan (Rutan) Perempuan Bandung memberikan pengawasan khusus terhadap Bupati Bekasi nonaktif, Neneng Hasanah Yasin. Neneng diawasi karena tersangka penerima suap perizinan proyek properti Meikarta itu dalam kondisi hamil tujuh
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi (tengah) memberikan keterangan kepada media tentang OTT yang dilakukan oleh KPK terkait dana hibah Kemenpora ke KONI, di gedung Kemenpora, Jakarta, Rabu (19/12/2018). Dalam keterangannya Imam Nahrawi meminta maaf kepada seluruh masyarakat dan atlet di Indonesia atas terjadinya peristiwa itu dan menyerahkan seluruh proses hukumnya kepada KPK.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah.(ANTARA /Hafidz Mubarak A) JAKARTA, www.suarakaltim.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkonfirmasi penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Dana Perimbangan dalam penyidikan kasus suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018. Untuk mengkonfirmasinya, KPK pada Senin memeriksa mantan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Budiarso Teguh sebagai saksi untuk tersangka
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah saat memberikan keterangan terkait operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Foto: Dimeitri Marilyn/Kriminologi.id SUARAKALTIM.com– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi. Keduanya masih menjalani pemeriksaan. Belum jelas dalam kasus apa keduanya ditangkap Satgas KPK. Juru Bicara KPK
JAKARTA, SUARAKALTIM.com– Setya Novanto menerima vonis 15 tahun penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Mantan Ketua DPR RI itu dipastikan tidak akan mengajukan banding. Melalui Maqdir Ismail yang menjadi kuasa hukumnya selama menjalani persidangan, Setnov mengaku lelah menghadapi perkara korupsi e-KTP yang telah lama membelitnya.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, memberikan bantahan dihadapan wartawan, di Gedung Nusantara III, Kompleksp Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/2), terkait perkataan Nazaruddin dalam persidangan kasus E-KTP. Selain menyampaikan bantahan secara tertulis yang berjudul “Grand Korupsi M.Nazaruddin”, Fahri yang mengaku tidak pernah ada bisnis di DPR selama hampir 14 tahun menjadi anggota dan Pimpinan DPR, akan
Juru bicara KPK Febri Diansyah menilai putusan praperadilan PN Jaksel agar sebuah kasus (penyidikan kasus bailout Bank Century) bisa segera dituntaskan merupakan barang baru di ranah pidana. JAKARTA, SUARAKALTIM.com– Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan kasus korupsi dana talangan (bailout) Bank Century. Putusan tersebut setelah mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan