SAMARINDA, www.suarakaltim.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air – Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III mengalokasikan anggaran Rp 1,5 miliar untuk normalisasi Sungai Karang Mumus (SKM) pada tahun 2019.

Anggaran itu dianggap sangat kecil dan tak bisa mengurangi masalah banjir.

BACA PULA  Wah, Karena Lokasi Berubah Proyek Tol Balikpapan-PPU Anggaran Naik Jadi Rp 16 Triliun

Anggota DPRD Kaltim, Syafruddin mengatakan pihaknya kecewa dengan BWS Kalimantan III yang beralasan kecilnya anggaran Rp 1,5 miliar untuk SKM karena pembebasan lahan yang belum selesai.

“Bicara penuntasan banjir, tidak serta merta hanya SKM saja. Banyak titik-titik banjir yang bisa dikerjakan secara sporadis,” kata Syafruddin.

Minimnya bantuan pemerintah pusat ini akibat kurangnya peran dari perwakilan anggota DPR RI dari Kaltim dan kemampuan pemerintah provinsi yang belum bisa meyakinkan pemerintah pusat.

Banjir di Balikpapan diketahui lebih banyak kondisi drainase dan irigasi yang kurang baik dan meluapnya sungai Ampal.

“Normalisasi SKM Samarinda dan Sungai Ampal Balikpapan itu kewenangan utamanya pemerintah pusat. Tapi, prioritas normalisasi sungai itu hanya nomor lima dari program lain. Artinya, ini ketidakmampuan pemerintah provinsi meyakinkan pusat bahwa penuntasan banjir harus jadi prioritas pertama atau kedua. Ini yang harus kita dorong sama-sama,” kata Syafruddin.

BACA JUGA : Survei Media: Jokowi Unggul di Kalangan Lulusan SD, Prabowo di Sarjana

Ternyata, Pembebasan Abu Bakar Baasyir Masih Dipertimbangkan

Jokowi Beri Grasi Otak Pembunuh Wartawan, Ini Tuntutan AJI Denpasar

Menurut Syafruddin, komitmen Pemerintah Provinsi malah lebih kuat dibanding pemerintah pusat, untuk penuntasan banjir. Itu terlihat dari alokasi anggaran pada tahun 2019, Pemprov menggelontorkan Rp 30 miliar untuk Samarinda dan Rp 15 miliar Balikpapan menuntaskan banjir.

Syafruddin menambahkan penuntasan banjir yang mulai berjalan baik adalah kota Balikpapan. Dengan sudah menghitung berapa saja biaya yang dibutuhkan dan apa saja yang akan dilaksanakan untuk atasi banjir.

“Kota Balikpapan secara komperhensif punya cara menuntaskan banjir. Dan, sebentar lagi penandatanganan MoU dengan Pemerintah Provinsi yang membantu secara finansial. Penuntasan banjir bisa dipercepat,” kata Syafruddin. foto misman/sumber prokal.co

BACA PULA :

Pemuda Lampung Selatan Ini Jadi Inovator Budidaya Lele Bioflok Organik