Loading...
www.suarakaltim.com – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) meminta, capres 01 Joko Widodo berani atau tidak takut membuka kartu timnya sendiri yang memiliki tanah negara berstatus HGU (Hak Guna Usaha) seperti Prabowo Subianto.
Direktur Eksekutif Walhi, Nur Hidayati mengatakan, kepemilikan lahan negara oleh elite bukanlah rahasia.
Sehingga ia mengatakan, calon pertahana seharusnya berani pula membuka kepemilikan lahan negara oleh orang-orang yang berada dalam timnya.
“Ketika dia melontarkan kepada Pak Prabowo soal kepemilikan tanah ribuan hektar coba dia (Jokowi) lihat timnya (orang-orang di belakang Jokowi) ya, di tim pemerintahannya dia juga Jokowi, siapa aja yang memiliki lahan yang luas, berani enggak,” kata Nur Hidayati di kantor WALHI, Mampang, Jakarta Selatan, Senin (18/2/2019)
Anggota panelis debat pilpres kedua itu, menyarankan, agar Jokowi segera merilis nama-nama itu.
“Jadi jangan hanya lihat di lawannya (Prabowo) karena memang itu dari dulu sudah seperti itu. Tapi juga timnya Jokowi yang berasal dari masa lalu kan juga harus berani (merilis),” kata dia.
“Itu bukan rahasia lagi dan saya pikir menarik juga kalau Jokowi mengkritisi timnya sendiri gitu,” sambung perempuan berkacamata ini.
Diberitakan sebelumnya, dalam gelaran Debat Kedua Capres pada Minggu (17/2/2019), Jokowi sempat menyinggung tanah milik Prabowo Subiantodi Kalimantan Timur dan Aceh Tengah.
Jokowi menyebutkan luas tanah milik calon presiden nomor urut 02 itu mencapai 340 ribu hektar.
“Pak Prabowo memiliki lahan sangat luas di Kalimantan Timur 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar,” ungkap Jokowi saat Debat Kedua Pilpres 2019.
Terkait kepemilikan lahan ratusan ribu hektar tersebut, Prabowo dikesempatan yang sama tak membantah.
Namun, ia menjelaskan bahwa lahan yang disebut Jokowi berstatus Hak Guna Usaha (HGU).
“Tadi disinggung tentang tanah yang saya kuasai ratusan ribu (hektar) di beberapa tempat, Itu benar, tapi itu adalah HGU, itu adalah milik negara,” kata Prabowo.
Ketum Gerindra itu pu mengaku rela jika suatu saat tanah tersebut dikembalikan kepada negara.
“Jadi setiap saat negara bisa ambil kembali dan kalau untuk negara saya rela mengembalikan itu semua,” ucap Prabowo.
