Header Image

Video 15 Camat Makassar Dukung Jokowi, Gubernur Sulsel: ASN Harus Netral!, Tim Prabowo : Fatal! Bawaslu : Kita Periksa

Video 15 Camat  Makassar Dukung Jokowi, Gubernur Sulsel: ASN Harus Netral!, Tim Prabowo : Fatal! Bawaslu : Kita Periksa

MAKASSAR, www.suarakaltim.com – Sebuah video yang memperlihatkan mantan gubernur Sulsel dua periode Syahrul Yasin Limpo bersama 15 camat se-Kota Makassar diduga mengkampanyekan calon presiden (Capres) dan wakil presiden (Cawapres) nomor urut satu, Joko Widodo dan Ma’aruf Amin.

Dalam video tersebut, 15 camat se-Kota Makassar yang merupakan Aparatur Sipil Negeri (ASN) diduga tidak netral dalam pelaksanaan Pilpres tahun 2019.

Camat di Makassar Dukung Jokowi, Gubernur Sulsel: ASN Harus Netral!Nurdin Abdullah (Ari Saputra/detikcom)
 
Dukungan camat se-Makassar lewat sebuah video kepada paslon Joko Widodo-Ma’ruf Amin menjadi viral. Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menegaskan camat harus menjaga netralitas menjelang Pilpres dan Pileg 2019.

“Tidak boleh begitu. Dipisahkan dukungan pribadi dengan dukungan organisasi. Kalau ASN (aparatur sipil negara) bagi saya tidak boleh. Nah camat itu ASN,” kata Nurdin Abdullah dilansir dari detik.com di kompleks kantor Gubernuran Sulsel, Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, Sulsel, Jumat (22/2/2019).

Setelah beredarnya video viral ini, Nurdin mengaku langsung menelepon Wali Kota Makassar Danny Pomanto untuk meminta klarifikasi. Pada perbincangan lewat telepon itu, Danny mengatakan tidak ada ucapan untuk mendukung Jokowi.

“Yang penting bagi saya, Sulsel harus semakin kondusif menghadapi pileg yang sebentar lagi dimulai. Saya imbau semua supaya menjaga pilpres dan pileg berlangsung damai dan aman. Tentu harapan kita ASN netralitas harus dijaga” kata Nurdin.

 
Dari video yang beredar berisi deklarasi dukungan untuk calon presiden (capres) petahana Joko Widodo (Jokowi). Video berdurasi 1 menit itu diawali perkenalan diri seseorang bernama Syahrul Yasin Limpo. Dia adalah mantan Gubernur Sulsel.

“Saya, Syahrul Yasin Limpo, beserta seluruh camat se-Kota Makassar,” kata Syahrul di awal video. Ucapan Syahrul lalu diikuti beberapa orang yang mengaku sebagai camat di Makassar. Dalam video itu, Syahrul menyatakan dukungan dan tekad mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Mendukung calon presiden nomor 01 Joko Widodo bersama Ma’ruf Amin satu periode lagi menjadi presiden. Mari sama-sama berjuang dan berjihad untuk nomor…,” kata Syahrul. Rekaman video terputus pada menit pertama.

 

Tim Prabowo : Itu Fatal!

 
BPN Prabowo soal Video Camat di Makassar Dukung Jokowi: Fatal!Foto: Ahmad Muzani (M Zhacky-detikcom)
“Ya menurut saya itu fatal, dia boleh mendukung 01 atau 02 tapi yang tidak boleh adalah mengaku camat, camat itu adalah jabatan struktural dalam aparatur negara, bupati itu jabatan struktural dalam aparatur negara. Wakil bupati, jabatan stuktur negara, apalagi camat itu ASN, aparatur sipil negara bukan jabatan politik,” kata Wakil Ketua BPN Ahmad Muzani  dilansir dari detik.com di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/2/2019).

Menurut Muzani jabatan camat bukanlah jabatan politik sehingga ASN harus netral. Jabatan politik menurutnya seperti gubernur dan bupati. 

Ia menilai, sebaiknya camat mengajukan dukungan tanpa menyebutkan jabatan. Jika menyebut jabatannya sebagai camat, itu sudah termasuk pelanggaran karena camat adalah ASN. 

“Ketika dirinya mengaku camat, itu berarti dia camatnya, bukan pribadinya. Itu sudah jelas pelanggaran, kalau itu. Karena dia mengaku camat, yang di Sulsel toh. Saya catat ini saya camat ini. Tapi kalau dia pribadinya menyebut dirinya, boleh,” ujar Muzani. 

BAWASLU SEGERA MEMANGGIL PARA CAMAT
 
Bawaslu Sulawesi Selatan (Sulsel) segera memanggil para camat yang diduga terlibat dalam kampanye politik. Tindakan itu diambil setelah Bawaslu Sulsel menerima 2 laporan.

“Ada oknum yang disebut camat, kami agendakan kita periksa,” ucap anggota Bawaslu Sulsel, Asri Yusuf dikutip dari detik.com di kantornya, Jalan Andi Petterani, Makassar, Sulsel, Jumat (22/2/2019).

Asri mengaku telah menerima 2 laporan dari orang mengenai video yang berisi sikap politik para camat itu. Di sisi lain, dia menyebut Bawaslu pusat juga menerima laporan sehingga koordinasi akan dikedepankan.

“Terkait itu, kami juga melakukan pembahasan dengan Sentra Gakkumdu (penegakan hukum terpadu) dan meningkatkan penyelidikan kami. Kami akan klarifikasi beberapa hal mengenai laporan pelapor yang menganggap oknum melakukan pelanggaran pemilu soal netralitas ASN,” sebut Asri.

 

Leave a Reply

shares