Loading...
Jakarta, Suara Kaltim Online– Juru bicara pemerintah khusus penanganan Covid-19, Achmad Yurianto meminta orang kaya dan orang miskin saling menolong dalam menghadapi pandemi virus Corona. Pemerintah telah memperpanjang masa darurat virus Corona sampai 29 Mei 2020.
“Yang kaya melindungi yang miskin agar bisa hidup dengan wajar dan yang miskin melindungi yang kaya agar tidak menularkan penyakitnya,” ujar Yurianto dalam siaran langsung di BNPB, Jumat (27/3).
Ketua Nasional Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia Agung Nugroho mengecam keras pernyataan kontroversial Achmad Yurianto tersebut.
Agung menilai, pernyataan Achmad Yurianto telah menyakiti rakyat miskin Indonesia. Karena selama ini hidup mereka sudah ditelantarkan negara, dan sekarang masih harus dihina sebagai penular Covid -19.
Baca : Alat Tes Cepat yang Dibeli Spanyol dari China Gagal Mendeteksi Kasus Positif Corona
“Pejabat negara kok pidatonya diskriminatif. Hal ini menunjukkan juru bicara pemerintah untuk penangananan Covid-19 tidak peka terhadap nasib orang miskin di Indonesia,” kata Agung melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (28/3).
Agung menilai, sebelum datangnya wabah Covid-19, kehidupan rakyat miskin sudah terbebani dengan meningkatnya biaya hidup akibat kenaikan harga-harga.
Belum lagi nasib mereka yang harus tergilas kebijakan kebijakan agraria yang memaksa warga miskin kehilangan lahannya dan kampungnya akibat digusur demi alasan pembangunan negara.
Sekarang, di tengah wabah Covid-19 di Indonesia, kehidupan warga miskin bertambah sengsara, dimana dampak kesusahan hidup mereka naik sampai 3 kali lipat.
“Warga miskin yang tidak sekolah pun paham bahwa penyebab wabah virus Corona ini adalah penyebaran dari Wuhan, Cina. Virus menyebar karena kelalaian pemerintah yang tidak cepat tanggap dalam menyikapi wabah dengan masih membuka jalur penerbangan dan membiarkan wisatawan datang ke negeri ini,” ungkap Agung.
Baca : TWEET PALSU ) Foto tweet KPK : “Anggota DPR dites corona malah positif korupsi anjing”
“Achmad Yurianto itu sebagai pejabat pemerintah harusnya paham rangkaian penyebaran virus Corona yang menulari ribuan warga negara Indonesia. Apakah mereka yang datang ke Indonesia lewat bandara itu orang miskin? Apakah warga negara kita yang berpergian ke luar negeri dan pulang membawa oleh-oleh virus itu adalah orang miskin,” sambungnya.
Agung berpendapat bahwa tidak sepatutnya pejabat negara berlaku diskriminatif. Justru warga miskin adalah korban dari wabah virus Corona.
Pemerintah pusat tidak memiliki sikap yang pasti dalam penanggulangan wabah virus Corona sejak pertama kali virus ini menginfeksi di tubuh warga negaranya. Justru warga miskin yang menjadi korban.
“Mereka harus kehilangan penghasilan, makan tidak ditanggung negara, dan tidak ada jaminan kesehatan yang pasti jika dirinya menderita positif Covid-19 karena kurangnya ruang isolasi yang disediakan pemerintah,” pungkas Agung.(rmol)
