Loading...
Foto: Taufik korban gempa di Dusun Jorong, Desa Sembalun Bumbung, Sembalun, Lombok Timur
JAKARTA, www.suarakaltim.com– Kamis, 23 Agustus 2018, Presiden Joko Widodo menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) terkait bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Menurut pemerintah, dengan Inpres itu penanganan bencana di NTB kini sepenuhnya mirip bencana nasional.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyampaikan kritik intinya Inpres tersebut. Menurut Politisi Partai Gerindra ini, Inpres itu masih mengabaikan tuntutan masyarakat.
“Keluarnya Inpres tentang penanganan bencana Lombok kemarin, tak berhasil mengobati kekecewaan masyarakat terdampak. Selain respon pemerintah sangat lambat, masyarakat berharap bukan hanya tanggap darurat yang bersifat teknis, tapi juga psikologis,” katanya dalam rilis yang diterima Kiblat.net pada Sabtu (25/08/2018).
Ia menilai, masyarakat yang mendesak Presiden segera menetapkan bencana di Lombok dan daerah lain di NTB sebagai bencana nasional. Fadli menekankan, semestinya Presiden perhatikan aspirasi tersebut.
“Apalagi, aspirasi itu bukan hanya disampaikan masyarakat NTB, tapi banyak pihak di tanah air, termasuk para relawan dan sejumlah lembaga kemanusiaan yang telah terjun ke sana sejak hari pertama bencana,” tegasnya.
Bahkan, kata dia, DPRD Provinsi NTB juga telah menyampaikan surat resmi kepada pemerintah agar bencana di Lombok segera ditetapkan sebagai bencana nasional. Namun, ia menyayangkan sikap pemerintah yang tidak menetapkan gempa Lombok sebagai bencana nasional.
“Sayangnya, pemerintah mengabaikan aspirasi tersebut. Mereka menyatakan status bencana di Lombok tak perlu menjadi bencana nasional termasuk karena bisa mengganggu sektor pariwisata. Pernyataan ini bisa menyakiti perasaan korban bencana di NTB,” tukasnya. sk-011/kiblat.net
