Soal Tabloid Barokah, Polri : Dewan Pers yang Harus Lebih Aktif

Friday, 25 January 2019 | 4:18 pm | 251 Views |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
                                                                     

Tabloid Indonesia Barokah. ( Foto: Antara / Muhammad Iqbal )

Farouk Arnaz / YUD Jumat, 25 Januari 2019 | 15:05 WIB

JAKARTA, WWW.SUARAKALTIM.COM – Mabes Polri kembali angkat bicara soal beredarnya Tabloid Indonesia Barokah. Korps baju cokelat itu menegaskan jika tabloid yang beredar secara luas di Jawa Tengah dan Jawa Barat itu adalah domain Dewan Pers.

Meskipun tabloid itu dianggap tendensius dan memojokan pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno namun tidak serta merta ada unsur pidananya.

“Dewan pers yang harus lebih proaktif. Saya sudah koordinasi dengan Pak Stanley sebagai Ketua Dewan Pers, memang ini ranahnya dewan pers dulu. Dewan pers sudah mendapatkan pengaduan dari Bawaslu,” kata Karo Penmas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jumat (25/1).

BACA JUGA :

Bawaslu Tahan Peredaran Tabloid Indonesia Barokah di Jateng dan Jatim, Diduga Diskreditkan Prabowo-Sandi

Soal Tabloid Indonesia Barokah, Bawaslu dan KPID Jabar Harus Kuatkan Kerja Sama Tangkal Pelanggaran

Tak Pernah Pesan, Pengurus Masjid Dikirimi Tabloid Indonesia Barokah2019/01/25

Setelah assessment dewan pers, masih kata Dedi, baru akan diketahui apakah ini masuk ke dalam tindak pidana atau tidak. Kalau masuk ke dalam pidana akan diserahkan ke Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan.

“Nanti (dianalisis lagi) kalau tindak pidana pemilu, Bawaslu yang akan menyelesaikan, kalau (hanya pidana umum) ya polisi yang akan menyidik seperti kasus Obor Rakyat yang pernah disidik oleh kepolisian atas rekomendasi dari Bawaslu,” urainya.

Polri mengaku belum punya informasi siapa yang memiliki tabloid itu. Dewan Pers-lah yang punya ranah untuk melakukan verifikasi, melakukan pemanggilan, mengassesment isi, konten, dan foto yang ada di tabloid tersebut.

BACA JUGA :

Survei Media: Jokowi Unggul di Kalangan Lulusan SD, Prabowo di Sarjana

Benarkah Jokowi Wujudkan Keadilan Hukum? Begini Pandangan Ahl

“Ini bukan ranah kepolisian kita belum bisa melakukan upaya penegakan hukum. Sesuai dengan undang-undang pers, ini ranahnya dewan pers, kalau rekomendasi dari dewan pers ke kami jelas (pidana), kita mainkan,” jelasnya. sk-011

Sumber: BeritaSatu.com

Related Post

Facebook Comments

Comments (0)

Leave a Reply

shares