Header Image

Pemprov Kaltim Pasang Target : APBD 2023 Rp 30 Trilyun

Pemprov Kaltim Pasang Target :  APBD 2023 Rp 30 Trilyun

Pejabat Bappeda Kota Samarinda menyempatkan berfoto di depan spanduk  Rakor Bappeda Se – Kalimantan Timur Tahun 2019 di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. Rakor  penyusunan rancangan awal RKPD Provinsin Kalimantan Timur Tahun 2020,  (19/2). Pejabat Bappeda Samarinda yang hadir  Sekretaris Bappeda Hj. Susy Sukmawati,ST.MT,Kasubbag Umum Novayanti,SH,Kabid P3D Nadya Turisna,S.STP,M.Si, Kasubbid Perencanaan Pembangunan Daerah Siti Nurhasanah,S.Si.M.Si, Kasubbid Prasarana Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Neneng Chamelia Shanti,ST,M.Si. Foto Bappeda Samarinda.
 
TENGGARONG, www.suarakaltim.com-Pemprov Kaltim memasang target jauh hingga 4 tahun ke depan. Target APBD Kaltim Rp. 30 Trilyun. Target tersebut tentu saja bukan mimpi yang sulit dicapai. Karena pembagian dari bagi hasil SDA, di antaranya dari migas dari blok Mahakam Kukar dan blok Maratua di Berau.
”Targetnya pada tahun 2013 APBD Kaltim mencapai Rp 30 trilyun,” kata Kepala BAPPEDA Kaltim, Zairin Zain dilansir dari antaranews Kaltim saat sesi pleno Rakor BAPPEDA se Kaltim 2019, di Kantor BAPPEDA Kukar, Selasa (19/2).
 
Menurut Zairin Zain,  setiap tahun anggaran pembangunan daerah harus meningkat. Sumber  dari pendapat asli daeah dan dana bagi hasil dari pemerintah pusat.
 
“Semua dibagi rata ke kabupaten/kota untuk mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan menyesuaikan arah kebijakan pembangunan Kaltim,” sebutnya.
 
Gubernur, kata dia sudah berkomitmen sejak pelaksanaan Tahun Anggaran 2019 hingga 2023 tidak lagi mengalokasikan anggaran dengan pola kontrak tahun jamak yang banyak menguras APBD untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur.  Gubernur Isran Noor ingin dana yang ada bisa maksimal digunakan   untuk kabupaten kota.
 

Sedangkan terkait arah kebijakan pembangunan ke depan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2020 mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, menekan atau mengantisipasi terjadinya inflasi, mengurangi angka pengangguran terbuka, dan mengurangi angka kemiskinan.

“Tapi yang paling fokus inflasi. Tidak boleh naik dari 3 persen menjadi 4 persen, karena akibatnya langsung dirasakan nasyarakat. Pertumbuhan ekonomi turun naik biasa saja. Kalau inflasi langsung bergejolak,” ungkapnya.

Dia berharap kemampuan anggaran pembangunan yang semakin besar dapat memberikan dampak positif bagi Kaltim, khususnya kabupaten/kota yang mempunyai wilayah pembangunan.

Sedangkan upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, Zairin menilai Badan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kaltim bisa memberi suntikan dana bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang bisa menghasilkan sumber pendapatan daerah.  

 
Zairin juga mengungkapkan, berdasarkan evaluasi pelaksanaan pembangunan selama lima tahun terakhir menunjukan pemerintah pusat belum memberikan perhatian lebih terhadap dukungan anggaran pembangunan Kaltim. 

Rakor dilaksanakan dua hari 18 hingga 19 Pebruari dibuka Gubernur Kaltim, Isran Noor pada hari pertama pelaksanaannya. Isran berharap kegiatan dapat merumuskan RKPD yang berkualitas. 

Rakor bertujuan mewujudkan sinergitas perencanaan antar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang diharap menghasilkan rumusan kesepakatan yakni penyelesaian bersama masalah membangun daerah dalam melaksanakan strategi dan arah kebijakan pembangunan berbasis kewilayahan.

Hadir sebagai narasumber Staf Ahli Meneri Perencanaan Pembangynan Nasional (PPN)/BAPPENAS Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Oktorialdi. Peserta Rakor BAPPEDA Kabupaten/Kota dan OPD terkait lingkup Kaltim.

 
Foto Bappeda Samarinda

Facebook Comments

Comments (0)

Leave a Reply

shares