Terkait Kerumunan Maumere, Jokowi Akan Dipolisikan

Kamis, 25 Februari 2021 | 8:52 am | 131 Views |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
                                                                     

Suara Kaltim  – Menanggapi kasus pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 yang terjadi ketika ribuan warga Maumere, Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) menyambut kedatangan bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi), Selasa kemarin (23/2), Ketua Bidang Politik dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI) Eko Saputra berencana akan membuat laporan ke pihak kepolisian. Dia menyayangkan terjadinya kerumunan masyarakat saat kunjungan Presiden Joko Widodo di Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Presiden harusnya memberikan contoh teladan bagi seluruh pejabat dan instansi lainnya yang di pimpinnya. Justru malah memberikan contoh buruk hanya demi pencitraan,” kata Eko Saputra dalam keteranganya, Rabu (24/2).

Selain itu, Eko juga mempertanyakan kinerja Gubernur NTT yang tidak melarang dan membubarkan kerumunan massa yang datang untuk menyambut Jokowi.

“Seharusnya ini disikapi dengan bijak dan di bubarkan seperti halnya kerumunan lainnya,” ujarnya.

Melihat fakta-fakta yang terjadi, Eko mengatakan jika secara tidak langsung Presiden sudah melanggar Pasal 93 UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan serta UU 4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

BACA JUGA : Soal Kerumunan Jokowi di NTT, Seharusnya Jangan Beri Contoh yang Buruk

Sebab itu, Eko Saputra berencana untuk membuat laporan polisi (LP) terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ke Mabes Polri. Pelaporan ini, seperti yang dikatakan Eko, adalah sebentuk ujian bagi komitmen Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang pernah menyatakan jika hukum tidak akan dijadikan alat kekuasaan dan hukum berkeadilan tidak tajam ke bawah namun tumpul ke atas.

“Kami akan membuat laporan resmi ke Mabes Polri terkait pelanggaran Protokol Kesehatan yang di lakukan oleh Presiden Joko Widodo dan berharap semoga masih ada keadilan dan ketegasan hukum di negeri ini sebagaimana janji dari Kapolri Jenderal Sigit. Hukum jangan cuma di jadikan mainan dan alat kekuasaan saja. Harus merata bagi semua warga negara. Tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” tandas Eko Saputra. [em]

Sumber : EraMuslim

Related Post