Suara Kaltim, Jakarta – Dugaan penggunaan uang negara hanya untuk membiayai pengelolaan akun media sosial Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati adalah tindakan memalukan. Dugaan yang diungkap aktivis Adamsyah Wahab atau Don Adam ini pun membuat begawan ekonomi, Rizal Ramli terheran-heran. “Mosok sih? Jangan ngada-ngada lho,” sindir Rizal Ramli disertai emoticon tersenyum di akun Twitternya,
Suara Kaltim – Penjualan pulsa, kartu perdana, token listrik dan voucher akan dikenai pajak oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Hal tersebut tertuang dalam aturan (beleid) baru yang dia keluarkan, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.6/PMK.03/2021. Dalam beleid tersebut dijelaskan, pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penghasilan (PPh) atas penjualan pulsa, kartu
Menteri Keuangan Sri Mulyani. Instagram JAKARTA, WWW.SUARAKALTIM.COM– Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN tahun berjalan sampai dengan Februari 2019 mencapai 0,34 persen terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB. Angka tersebut setara dengan Rp 54,6 triliun. “Defisit ini memang lebih tinggi daripada periode yang sama tahun lalu,” kata Sri
www.suarakaltim.com – Calon Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo sempat mengatakan dalam pidatonya akan mengeluarkan tiga ‘kartu sakti’ baru sebagai medium penyaluran bantuan sosial. Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dikeluarkannya tiga kartu tersebut tidak akan membebani anggaran belanja APBN. Justru, kartu-kartu tersebut bisa membuat penyaluran bantuan sosial menjadi lebih sistematis dan
