Kepala BKN Bima Haria Wibisana menanggapi peluang PPPK dari honorer K2 mendapatkan THR dan gaji ke-13 tahun ini. Ilustrasi Foto: Mesya/JPNN.com Jakarta, Suara Kaltim Online – Hingga saat ini pemerintah belum menerbitkan Perpres tentang Penggajian PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Hal ini menjadi kendala bagi Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mengangkat 51 ribu PPPK
73.399 Pelamar PPPK Lolos Verifikasi. (Dok. SINDOnews). Baca Juga:JAKARTA, www.suarakaltim.com – Pemerintah daerah dan kementerian serta lembaga masih terus melakukan verifikasi administrasi terhadap pelamar seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Data sementara menunjukkan bahwa sebanyak 73.399 pelamar dinyatakan lolos verifikasi. Pemerintah tahun ini membuka seleksi calon PPPK yang ditujukan untuk tenaga honorer eks kategori
FOTO. Asisten III Bidang Admnistrasi Umum dan Keuangan Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara, Alimuddin. (Dok Antaranews/Bagus Purwa) Asisten III Bidang Admnistrasi Umum dan Keuangan Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara Alimuddin saat ditemui di Penajam, Rabu, mengatakan larangan perpanjangan kontrak pegawai honorer tersebut sudah disosialisasikan di lingkungan pemerintah kabupaten setempat. PENAJAM, www.SUARAKALTIM.com – Menurut
