Dua pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan Joko Widodo-Maruf Amin saat acara pengambilan nomor urut di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Jumat (21/9/2018). (Foto: Kompas.com) https://youtu.be/8lO2oS7tbG4 www.SUARAKALTIM.com, JAKARTA-melakukan pengundian nomor urut capres-cawapres peserta Pilpres 2019. Pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin mendapat nomor urut 1, sementara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapat nomor urut 2.
Ijtima Ulama II telah resmi mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. (foto Suara.com/Agung Shandy Lesmana) https://www.youtube.com/watch?v=lLVmexRm1Go www.SUARAKALTIM.com– Ijtima Ulama II telah resmi mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden di Pilpres 2019 mendatang. Mereka sepakat dengan pakta integritas atau kontrak politik yang diajukan
Prabowo Subianto akan mendapat dukungan penuh dari GNPF Ulama selama bertarung di Pilpres 2019 karena telah meneken pakta integritas di Ijtimak Ulama II. (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho) www.SUARAKALTIM.com, JAKARTA — Bakal calon presiden Prabowo Subianto menandatangani Pakta Integritas yang disodorkan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama dalam Ijtima Ulama II. Dengan demikian, Prabowo akan didukung GNPF
Ijtima Ulama II resmi dukung Prabowo-Sandiaga (Foto: Arie Dwi Satrio/okezone.com) www.SUARAKALTIM.com, JAKARTA– Setelah digelar selama 3 hari, akhirnya Ijtima Ulama ke-II yang digagas GNPF-Ulama, di Hotel Grand Cempaka, Jakarta pada Minggu (16/09/2018 ), menghasilkan beberapa komitmen politik. Secara umum, pertemuan itu membahas soal dukungan terhadap pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden,
www.SUARAKALTIM.com – Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri mengaku pernah meminta posisi wakil presiden kepada Joko Widodo (Jokowi). Hal itu diungkapkannya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PDIP di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Sabtu (1/9/2018). Megawati mengatakan, awalnya ia merasa lucu ketika mendengar nama Mahfud MD dan Ma’ruf Amin masuk menjadi kandidat bakal cawapres
Bakal calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo atau Jokowi (dua kiri) dan KH Ma’ruf Amin (dua kanan) menunjukkan tangan mereka sebelum tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (12/8). (Merdeka.com/Iqbal Nugroho) JAKARTA, www.suarakaltim.com – Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil survei efek bakal calon wakil presiden (bacawapres) terhadap elektabilitas calon presiden (capres)
Calon presiden petahana Joko Widodo bersama calon wakil presiden KH. Ma’ruf Amin berfoto sebelum melakukan sesi pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Ahad (12/8). Foto: Republika/Edwin Dwi Putranto Umat Islam memiliki populasi 85 persen dari keseluruhan pemilih pada Pilpres 2019. JAKARTA, www.suarakaltim.com– Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Rully Akbar mengatakan, umat
Bakal capres cawapres Pilpres 2019, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin menyapa wartawan usai pemeriksaan awal tes kesehatan di RSPAD, Jakarta, Minggu (12/8). [Suara.com/Muhaimin A Untung] Struktur TKN Jokowi itu sudah diserahkan ke KPU JAKARTA, www.suarakaltim.com – Parpol Koalisi Indonesia Kerja (KIK) menyerahkan struktur Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin
Komisioner KPU Ilham Saputra di Kantor KPU Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu siang. (Suara.com/Dian Rosmala) “Mungkin itu diatur di lembaga atau organisasi masing-masing,” jelas Komisinoner KPU, Ilham Saputra. JAKARTA, www.suarakaltim.com – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ilham Saputra mengatakan tidak ada peraturan KPU yang melarang seseorang dengan latar belakang
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang. (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto) JAKARTA, www.suarakaltim.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tanggapan adanya dugaan pemberian mahar Rp500 miliar ke Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Sandiaga Salahuddin Uno terkait posisi Cawapres. “Ya kami tidak bisa masuk di situ ya, bukan kompetensinya KPK. Itu jelas
