Jakarta, SUARAKALTIM.COMWakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, terkenal dengan kritis tajamnya kepada pemerintah, termasuk juga ke Presiden Jokowi. Namun kali ini Fahri membela keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penolakan salah satu poin yang tidak ada dalam draf revisi UU KPK. Poin tersebut adalah penyadapan harus meminta izin ke pengadilan terlebih. Dia menjelaskan, poin penyadapan itu
