”Masyarakat Islam memiliki hak masing-masing menyalurkan uangnya untuk berzakat ke manapun yang mereka kehendaki” Tokoh Muhammadiyah Prof DR HM Din Syamsuddin kurang setuju jika negara atau pemerintah ikut mengurusi zakat masyarakat muslim. ‘’Soal pengumpulan zakat, infak, sedekah itu sudah mentradisi di kalangan masyarakat umat islam. Di masyarakat itu ada ormas-ormas Islam, yang mempunyai lembaga amil
” Pemerintah perlu membuat zakat ini bisa menjadi tax deductible. Artinya siapa saja yang sudah bayar zakat mengurangi pajak” JAKARTA, SUARAKALTIM.com. Ketua PBNU Marsudi Syuhud menyindir pemerintah, ada beberapa urusan-urusan ummat yang telah diambil oleh pemerintah. “Kalau zaman dulu kan menikahkan ke kiyai sudah diambil, iya kan. Kursi haji dulu ke kiai sudah diambil, iya
”Negara tak perlu memaksa-maksa, karena Indonesia bukan negara agama. Begitu pula dengan salat, puasa, adalah urusan manusia dengan Tuhannya”. JAKARTA, SUARAKALTIM.com.Rencana pemerintah untuk mengumpulkan dana pemotongan 2,5 persen dari gaji ASN Muslim untuk zakat mendapat kritikan dari pengurus PBNU. Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini meminta Kemenag mengkaji ulang kebijakan tersebut. “Wacana kebijakan tersebut harus
