Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari diperiksa KPK. ©2017 merdeka.com/dwi narwoko Merdeka.com – Dosen dan konsultan lingkungan, Hamsyim mengaku ada biaya tidak resmi guna mengurus perizinan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Biasanya, setiap pengurusan izin mengeluarkan dana Rp 50 juta. Pungutan Liar (pungli) lebih ditujukan kepada salah seorang anggota tim 11, Abrianto Amin. Belum diketahui
Khairuddin dan Bupati Kutai Kartanegara. ©2018 Merdeka.com/Dwi Narwoko JAKARTA, SUARAKALTIM.com – Sidang kasus suap Bupati nonaktif Kutai Kartanegara, Rita Widyasari kembali digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (7/3). Dalam sidang tersebut, Majelis Hakim mengonfirmasi kepada saksi perihal adanya tim 11. Tim tersebut merupakan tim sukses Rita saat mencalonkan diri sebagai Bupati Kutai
