Joko Widodo didampingi Tjahjo Kumolo/Net SUARAKALTIM.COM–Silaturahmi Nasional (Silatnas) Kepala Desa se-Indonesia yang akan digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta pada Sabtu (30/3) pekan depan, menuai kontroversi. Selain menyoal syarat duit Rp 3 juta yang ditarik per peserta juga tak kalah jadi sorotan yaitu, rencana memberi gelar Bapak Pembangunan Desa kepada Jokowi dalam silatnas tersebut. Politisi
Ketua DPP Gerindra, Moh Nizar Zahro/RMOL SUARAKALTIM.COM -Ketua DPP Gerindra, Moh Nizar Zahro mengkritisi Presiden Joko Widodo yang dinilai menggunakan kekuasaannya untuk melakukan kampanye terselubung. Hal itu berkenaan dengan rencana kegiatan Silaturahmi Nasional Pemerintahan Desa Se-Indonesia pada (30/3) yang bakal dihadiri Presiden Joko Widodo. “Semua orang tahu bahwa acara mengumpulkan kepala desa adalah kampanye
SAMPANG, SUARAKALTIM.COM – Realisasi penggunaan Dana Desa (DD) di Kabupaten Sampang, Madura, kembali menjadi tranding topik di kalangan masyarakat. Kali ini dugaan penyalahgunaan realisasi DD terjadi di Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah. Bahkan dugaan penyelewengan tersebut dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat. Di dalam dokumen pelaporan warga yang didampingi oleh JCW disebutkan, pembangunan proyek irigasi volume 638
Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara (ANTARA FOTO/Feny Selly) PALEMBANG, www.suarakaltim.com – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Selatan Irjen Pol Zulkarnain Adinegara menyebut terdapat delapan modus penyelewenangan dana desa berdasarkan hasil penelusuran polisi terhadap kasus-kasus hukum yang menjerat kepala desa. Zulkarnain dalam seminar dan “workshop” nasional “Tata Kelola Pemerintah Desa, Membangun Kemandirian Desa melalui Bumdesa” di Palembang,
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Selasa (29/1/2019). (Suara.com/Ria Rizki) Fahri mengatakan Jokowi tidak terlibat sama sekali terkait pembahasan UU yang mengatur tentang dana desa. www.suarakaltim.com – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengklaim lahirnya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur dana desa dimotori oleh capres nomor urut
Diterbitkan oleh Antaranews.Kaltim Kamis, 3 Januari 2019 13:07 WIB Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Moh Jauhar Efendi (foto Antaranews Kaltim/Arif M) Kepala desa, perangkat desa, dan tenaga pendamping profesional harus lebih giat lagi menyukseskan pembangunan desa, merealisasikan program kegiatan yang sudah ditetapkan melalui musyawarah desa sesuai kebutuhan masyarakat Samarinda
