SUARA KALTIM-Online
SUARA KALTIM-Online SUARA KALTIM-Online

Kritik 3 Kartu Sakti Jokowi: Bebani Anggaran – Salah Sasaran

Friday, 5 April 2019 | 9:25 pm | 97 Views |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
                                                                       

Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo menyapa pendukung ketika kampanye terbuka saat turunnya hujan deras di Lapangan Dukuh salam, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Kamis 4 April 2019. Dalam kampanye, Jokowi menyampaikan program Kartu Sembako, Kartu Prakerja dan Kartu KIP Kuliah serta memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin pada pilpres 17 April mendatang. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah.

 

TEMPO.COJakarta – Pada perhelatan Konvensi Rakyat bertajuk Optimisme Indonesia Maju di Sentul, Februari 2019, calon presiden 01, Joko Widodo atau Jokowi, memperkenalkan tiga kartu baru. Ketiga kartu itu adalah Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Pra Kerja.

Hasil survei lembaga Indo Barometer yang dirilis pada Selasa, 2 April 2019 menyatakan program tiga kartu sakti calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo atau Jokowi belum dikenal luas oleh publik. 

Setelah dirilis, selain apresiasi, kartu-kartu ini juga mendapat terpaan kritik. Bukan hanya dari kubu oposisi, tetapi di dalam kubunya sendiri, dan pengamat ekonomi serta pendidikan, turut melayangkan kritik.

Berikut kritik-kritik terhadap tiga kartu baru Jokowi:

1. Jusuf Kalla: Kartu Pra Kerja Tidak Cocok di Indonesia

Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK, mengatakan kebijakan memberikan tunjangan untuk pengangguran cocok diberikan untuk negara maju dengan jumlah penduduk sedikit. Bila diterapkan di Indonesia, menurut JK, kebijakan itu perlu dikaji lagi.

Baca: Mengenal 3 Kartu yang Jadi Andalan Jokowi di Pilpres 2019

Menurut dia, untuk memberikan tunjangan kepada pengangguran memerlukan dana tidak sedikit. Akibatnya pemerintah harus menghitung lagi anggaran yang dimiliki supaya tidak membebani APBN.

“Kalau negara seperti Indonesia, (dengan) anggaran tidak terlalu besar dan penduduk banyak, tentu harus dihitung. Itu butuh anggaran yang besar, dan kalau sudah ada anggarannya baru kita bisa bicara. Kalau belum ada anggarannya, tentu belum bisa dilaksanakan,” katanya.

2. Juru bicara BPN, Nizar Zahro: Kartu Pra Kerja Tambah Utang

Juru bicara Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo – Sandiaga Uno, Nizar Zahro menilai program kartu prakerja yang akan dirilis Joko Widodo berpotensi membebani keuangan negara. Menurut Nizar, program capres inkumben ini justru akan menambah utang.

Simak juga: Berkampanye di Ngawi, Jokowi Kenalkan Tiga Kartu Sakti

“Untuk gaji guru saja kita utang, masa Pak Jokowi mau tambah utang baru untuk gaji pengangguran?” Nizar mengkritik dalam keterangan tertulisnya pada Selasa petang, 5 Maret 2019. Ia menuding program Kartu Pra-kerja Jokowi akan menambah beban senilai Rp 7 triliun.

Angka itu, kata dia, dihitung dari jumlah pengangguran dikalikan dengan nominal rencana gaji yang akan diberikan pemerintah. Nizar kemudian menunjukkan jumlah pengangguran menurut Data Tingkat Pengangguran Terbuka Badan Pusat Statistik ialah 7 juta jiwa. Sedangkan gaji yang akan diberikan rata-rata Rp 1 juta.

3. Rizal Ramli: Tiga Kartu Jokowi Bukan Solusi Komprehensif

Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengkritik program bantuan sosial yang jadi salah satu andalan calon presiden nomor 01 Joko Widodo atau Jokowi dalam bentuk 3 kartu. Rizal menilai pembagian kartu tersebut adalah solusi yang tidak komprehensif.

Simak: Soal Kartu Pra Kerja, Kubu Jokowi Jelaskan 8 Poin

“Rencana bagi-bagi kartu pemerintahan Widodo adalah solusi recehan, yang tidak menyelesaikan masalah secara komprehensif,” dikutip dari cuitan melalui akun Twitternya @RamliRizal, Rabu, 20 Maret 2019.

Lebih jauh Rizal menilai adanya kartu-kartu itu hanya menawarkan solusi sesaat dan bukan permanen. “Bagaikan jualan permen lolypop, hanya pemanis yang menggiurkan, tetapi tidak mampu menyelesaikan kemunduran kita dalam pendidikan, kesehatan, lapangan kerja,” tuturnya.

4. Pengamat Pendidikan: Ketimbang KIP Kuliah, Jokowi Disarankan Perbaiki Bidik Misi

Pengamat pendidikan dari Universitas Paramadina, Muhammad Abduhzen, menilai pemerintah sebaiknya memperbaiki program beasiswa yang sudah ada saat ini, yaitu Bidik Misi, ketimbang membuat program serupa melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Simak juga: Aksi Keluarkan KTP, Sandiaga Sindir Banyaknya Kartu Jokowi

Menurut Abduhzen, program Bidik Misi yang telah berjalan beberapa tahun silam itu sebaiknya dievaluasi daripada pemerintah terus mengeluarkan program dadakan dan banyak variasi. Malahan, ia menyebut, masih ada alternatif lain untuk memperluas akses ke Perguruan Tinggi, misalnya dengan menurunkan tarif uang kuliah bagi mahasiswa.

“Saya pikir sebaiknya Bidik Misi itu bisa diperluas dan diefektifkan,” kata dia melalui pesan singkat kepada Tempo, Kamis, 14 Maret 2019.

5. Ekonom: Tidak Ada Konsep Besar Bagaimana Menyejahterakan Rakyat

Ekonom Center of Reform on Economics atau Core Piter Abdullah mengatakan tiga kartu baru yang akan dikeluarkan Jokowi, meski sudah menujukkan keseriusan, tetapi menurutnya belum menunjukkan adanya konsep besar cara mensejahterakan rakyat.

Baca: Perkenalkan Kartu Pra Kerja, Jokowi: Bukan Menggaji Pengangguran

“Tapi kebijakan ini sekaligus menunjukkan tidak adanya konsep besar bagaimana mensejahterakan masyarakat,” kata Piter saat dihubungi, Rabu, 27 Februari 2019.

Dia mengatakan tiga kartu tersebut dengan program-program yang ada tidak saling terkait dan lebih bersifat memberikan ikan, bukan pancing. Piter mencontohkan kebijakan kartu sembako.

“Lalu bagaimana dengan program keluarga harapan? kartu kuliah. Bagaimana dengan kartu indonesia pintar? Di Singapura bantuan pendidikan hanya terbatas sampai dengan SMA. Karena kuliah itu sudah pilihan. Tidak lagi kewajiban pemerintah,” ujar Piter.

6. KRKP: Kartu Sembako Harus Berlandaskan Data Akurat

Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan atau KRKP Said Abdullah mengatakan wacana janji kampanye Kartu Sembako Murah yang dilontarkan oleh calon presiden inkumben Jokowi harus dilaksanakan berlandaskan data yang akurat agar bila jadi direalisasikan.

Baca juga: Kartu Pra Kerja Jokowi, Durasinya Antara 6 – 12 Bulan

“Kalau tidak (berlandaskan data akurat), nasibnya bisa sama dengan program kartu-kartu yang lain,” kata Said, Kamis, 28 Februari 2019.

Menurut Said, pada saat ini kelemahan yang kerap ditemui dalam suatu program antara lain adalah desain program yang tidak diimbangi dengan pemikiran mendalam mengenai bagaimana menerapkannya secara nyata. Karena itu, ujar dia, tidak mengherankan bila banyak program yang desainnya keren tetapi setelah diupayakan penerapannya di lapangan ternyata tidak terjadi perubahan apa-apa.

 

Baca Selengkapnya “HOME PILPRES SUDUT CAPRES Kritik 3 Kartu Sakti Jokowi: Bebani Anggaran – Salah Sasaran”

BACA JUGA :

Ma’ruf Amin Ditolak di Pamekasan, Begini Tanggapan Jokowi

Kampanye di Bogor, KH Ma’ruf Amin Tampil dengan Gaya Milenial

Media Asing: Jokowi, Obama Indonesia yang Gagal Penuhi Ekspektasi

Media Asing: Jokowi, Obama Indonesia yang Gagal Penuhi Ekspektasi

Sandi: Mau Harga listrik Turun dan Kerja? Tusuk Prabowo – Sandi

 

 

Leave a Reply