Jakarta, SUARAKALTIM.COM – Pindah ibu kota sebenarnya bukan rencana yang baru. Sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) memantapkan rencana itu, beberapa presiden sebelumnya juga pernah punya rencana serupa.

Presiden RI Pertama Soekarno juga pernah ingin memindahkan ibu kota ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Sementara Presiden kedua Soeharto ingin memindahkan ibu kota yang posisinya lebih dekat yakni Jonggol, Jawa Barat.

Saran memindahkan ibu kota ke Jonggol pun kembali digaungkan salah satunya oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Pindah ke Jonggol dianggap jauh lebih efisien dibanding pindah ke pulau Kalimantan seperti rencana Jokowi. Lalu apa si kelebihannya jika ibu kota pindah ke Jonggol?

Founder Urban+, Pengamat Perancang Kota, Sibarani Sofyan mengatakan, memang setiap lokasi pasti memiliki kelebihan untuk dijadikan ibu kota. Untuk Joggol sendiri memiliki kelebihan lokasinya yang dekat dengan ibu kota saat ini, yakni Jakarta.

“Dekat dan bisa dilakukan dengan metoda lebih mudah tanpa isu lintas pulau,” ujarnya

Minggu, (18/8/2019).

Dengan lokasi yang dekat dengan ibu kota saat ini, maka untuk mencari sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan serta ahli dalam membangun ibu kota baru akan lebih mudah.

Selain itu, infrastruktur pendukung di Jonggol juga terbilang sudah tersedia. Sehingga akan lebih efisien karena tidak harus membangun infrastruktur pendukung terlebih dahulu.

“Ketersediaan infrastruktur pendukung juga lebih mudah dan sdh ada jaringan-jaringan level Jabodetabek,” tutupnya.

Tapi jika ibu kota pindah ke Jonggol juga ada minusnya. Pertama, di Jonggol lahannya sudah dikuasai banyak pihak individu. Sehingga pemerintah akan sulit mengontrol harga tanahnya.

Kedua, Jabodetabek terbilang sudah terlalu padat. Lokasinya juga sangat dekan dengan ibu kota saat ini.

Sehingga tujuan dasar untuk memindahkan ibu kota dari segala macam permasalahan yang ada di Jakarta sulit tercapai.

“Memindahkan ibukota di sela-sela Jabodetabek mungkin tidak memberi manfaat pengurangan masalah atau isu-isu kota Jakarta antara lain kemacetan, kekurangan air bersih, energi, dan lainnya,” terangnya.

Selain itu, jika pindah ke Jonggol, pola pergerakan staf pemerintahan mungkin tetap berkomuter di tempatnya masing. Sehingga tujuan untuk memberikan multiplier efek ke ibu kota baru termasuk dalam hal perekonomian juga tidak tercapai.

Terakhir, jika ibu kota dipindahkan ke Jonggol target mengurangi Jawa sentris dan pemerataan ke daerah lainnya di Indonesia tidak tercapai.