Samarinda, (Antaranews Kaltim)- Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Soni Soemarsono mengingatkan kepada masyarakat Kaltim untuk tidak salah dalam menafsirkan ” Kaltim Berdaulat” yang merupakan visi dan misi Pemerintah Provinsi Kaltim di era Gubernur Isran Noor.

 

Menurut Soni kepada awak media di Samarinda, Kamis, pengertian berdaulat dalam visi-misi Pemprov Kaltim saat ini yakni adalah kemandirian dalam berbagai sektor dan mengarahkan pada kesejahteraan masyarakat.

“Kaltim Berdaulat bukan masalah tergantung bagaimana kita mendefinisikannya. Jangan terkecoh dengan sebuah istilah. Berdaulat artinya tidak tergantung, melainkan berdiri di atas kaki sendiri punya kemampuan dan kapasitas untuk membuat keputusan. Bagaimana mereformasi birokrasi, dan Sumber Daya Manusia,” katanya saat Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) di Lamin Etam Samarinda Kalimantan Timur, Kamis (17/1).

Dia berharap Pemprov Kaltim mampu menginplementasikan secara konkret Kaltim Berdaulat melalui RPJMD 2018-2023.

“Pengertian berdaulat ini saya berharap bisa diterjemahkan ke dalam RPJMD secara konkret. Sehingga tidak menimbulkan multiinterpretasi. Kaltim mau merdeka? Tidak dalam konteks seperti itu, dan saya rasa Kaltim juga tidak mungkin mau merdeka. Karena punyi kontribusi besar terhadap RI,” ujarnya.

Hosting Unlimited Indonesia

Soni juga mengapresiasi keterlibatan Forkopimda Kaltim dan seluruh segmen masyarakat yang mendukung RPJMD Kaltim di bawah komando Gubernur Isran Noor.

“Saya menghargai keterlibatan seluruh segmen yang ada dari kampus, pemuda, perempuan, dan birokrasi daerah yang saya kira lebih komprehensif,” kata Soni.

Dia juga menyampaikan tiga evaluasi untuk Kaltim dalam mewujudkan RPJMD. Pertama, Soni meminta agar Pemprov memperkuat sinergitas bersama Pemkab dan Pemkot. Sebab menurutnya selama 5 tahun ini, potensi Kaltim luar biasa namun perkembangannya belum terdukung dengan koordinasi antara Pemprov dan Pemkab/Pemkot.

“Kita butuh ke depan meminimalisasi friksi dan memaksimalkan sinergi,” ucapnya.

Kedua, Kaltim harus memiliki tata kelola birokrasi yang baik agar pemerintahan kedepan lebih efektif dan efisien dan sinergi lebih kuat.

“Jangan kita gencar dengan tambang terus tapi lupa membangun birokrasi, karena ini jadi perhatian kita bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik,” tuturnya.

Ketiga, ia meminta perspektif pembangunan Bumi Etam tidak hanya mengandalkan government of Investment melalui APBN dan APBD.

“Tapi dibutuhkan peran swasta, karena peran masyarakat dan swasta itu 70 persen dari semua total pembangunan. Harus bisa merangkul dan mengukuhkan iklim investasi yang sehat, mengundang investor, dan melibatkan masyarakat secara penuh,” ujar Soni.

Menanggapi itu, Isran Noor mengaku sudah menjalankan strategi khusus, terutama untuk membangun sinergitas dengan Pemkab dan Pemkot. 

Isran mengaku tidak akan menempatkan diri sebagai atasan Bupati dan Wali kota, sehingga para pejabat tersebut bisa bermitra dalam hal mewujudkan pembangunan di daerah masing- masing.

“Komunikasi, koordinasi, dan konsolidasi itu wajib dilaksanakan. Jangan gubernur merasa di atas bupati/wali kota melainkan mitra kerja. Jadi kalau saya datang ke bupati bukan saya merendahkan diri, tapi karena kami adalah mitra kerja,” tegas Isran.