Loading...
SUARAKALTIM.com– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Walikota Blitar M Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungangung Syahri Mulyo sebagai tersangka dugaan penerimaan hadiah atau janji.
Keduanya diduga menerima suap dari Susilo Prabowo selaku pihak swasta alias kontraktor. Susilo menyuap Wali Kota Blitar terkait proyek pembangunan sekolah, sedangkan Bupati Tulungagung disuap Susilo terkait proyek peningkatan jalan.
Penetapan status tersangka terhadap mereka bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Blitar dan Tulungagung. Namun Walkot Blitar dan Bupati Tuluangung berhasil lolos dari operasi senyap KPK.
“KPK mengimbau agar Bupati Tulungagung dan Walikota Blitar bersikap kooperatif dan segera menyerahkan diri ke KPK. Sebelum ada upaya jemput paksa,” ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jumat (8/6/2018) dini hari.
Saut menegaskan, pihaknya masih menunggu itikad baik dua politikus PDI Perjuangan tersebut sebelum pihaknya melakukan upaya lain. Termasuk penerbitan surat daftar pencarian orang (DPO).
“Kami masih menanti mereka untuk datang hari ini. Tapi kalau tidak ya terpaksa kami keluarkan DPO. Tidak tahu kapannya tapi segera,” ucap Saut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Walikota Blitar M Samanhudi Anwar (MSA) dan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo (SM) sebagai tersangka dugaan penerimaan hadiah atau janji.
Wali Kota Blitar ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan dua pihak swasta, yakni Bambang Purnomo (BP) dan Susilo Prabowo yang juga selaku kontraktor.
Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka suap terkait ijon proyek pembangunan Sekolah Lanjutan Pertama di Blitar dengan nilai kontrak Rp 23 miliar. Diduga Wali Kota Blitar menerima pemberian dari Susilo melalui Bambang senilai Rp 1,5 miliar.
Sedangkan Bupati Tulungagung ditetapkan sebagai tersangka bersama Kepala Dinas PUPR Tulungagung, Sutrisno (SUT), dan dua pihak swasta, Agung Prayitno (AP) dan Susilo Prabowo (SP).
Keempatnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pembangunan peningkatan jalan pada Dinas PUPR kabupaten Tulungagung. Diduga pemberian dari Susilo kepada Bupati Tulungagung sebesar Rp 1 miliar.
Penyuapnya Sama
:strip_icc():format(webp)/liputan6-media-production/medias/2242859/original/029898800_1528384161-20180607-Kadis-Tulungagung-4.jpg)
Kaitan dua kasus ini lantaran pihak pemberinya sama, yakni Susilo Prabowo. Susilo ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus.
Sebagai pihak pemberi dalam dua kasus, SP dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 65 KUHPidana.
Sebagai pihak yang diduga penerima dalam perkara di Blitar, M Samanhudi Anwar dan Bambang Purnomo dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 65 KUHP.
Sebagai pihak penerima dalam perkara di Tulungagung, Bupati Syahri, Sutrisno, dan Agung Prayitno dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 65 KUHP.
KPK Tangkap Tangan Kepala Daerah di Blitar dan Tulungagung
KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan terhadap pejabat daerah. Beredar kabar, KPK menangkap Wali Kota Blitar dan seorang kepala dinas di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
Seperti ditayangkan Liputan6 SCTV, Kamis (7/6/2018), hingga Rabu malam, Mapolres Blitar Kota dijaga ketat terkait beredarnya kabar Wali Kota Blitar, Muhammad Samanhudi Anwar, diperiksa intensif di Mapolres Blitar usai terjaring operasi tangkap tangan KPK.
Selain Samanhudi, kabarnya KPK juga menangkap seorang anggota DPRD dan seorang rekanan Pemkot Blitar. Sementara itu, rumah dinas Wali Kota Blitar di Jalan Sudanco Supriadi, Kota Blitar, hingga tadi malam juga dijaga ketat polisi.
Selain di Blitar, KPK juga menjaring Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tulungagung dan seorang dari pihak swasta.
Juru bicara KPK, Febri Diansyah, membenarkan perihal operasi tangkap tangan di Blitar dan Tulungagung. Menurut Febri, Penyidik KPK mengamankan lima orang di Blitar dan Tulungagung dengan barang bukti uang tunai lebih dari Rp 2 miliar.
KPK Amankan 5 Orang dari OTT Blitar dan Tulungagung
:strip_icc():format(webp)/liputan6-media-production/medias/1055628/original/052374200_1447576169-151115-ilustrasi-borgol-grafis-Abdillah.jpg)
Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan lima orang dari operasi tangkap tangan (OTT) di dua daerah di Jawa Timur yakni Blitar dan Tulungagung. Salah satu yang ikut ditangkap dalam operasi senyap ini berasal dari unsur kepala dinas.
“Kami konfirmasi dulu, memang ada kegiatan tim penindakan di Jawa Timur. Terakhir tadi sekitar 5 orang diamankan, 5 orang ini unsurnya dari kepala dinas. Kemudian dari pihak swasta dan juga ada pihak terkait yang ada di lokasi yang perlu kita mintakan keterangan,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Rabu 6 Juni 2018 malam.
Febri enggan menjelaskan secara rinci mengenai asal daerah kepala dinas yang ditangkap. Namun, dia menyebut tim KPK bergerak di Blitar dan Tulungagung.
“Sejauh ini belum ada kepala daerah yang diamankan. Jadi hanya dari dinas PU dan swasta,” ucap Febri.
Menurut dia, lima orang tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka.
“Jadi sekarang 5 orang tersebut sedang dimintakan keterangan digali informasinya terkait dengan peristiwa yang terjadi malam ini,” sambung Febri.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
sumber : liputan6.com/video/sctv
