Header Image

6 Guru Honorer Banten Dipecat, Munir: Kami Bersatu Menangkan Prabowo – Sandi

6 Guru Honorer Banten Dipecat, Munir: Kami Bersatu Menangkan Prabowo – Sandi

 
 

Alasannya, tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa guru honorer harus netral. Lain halnya dengan PNS yang memang harus netral.

“Kalau honorer enggak ada aturannya netral,” kata Koordinator Honorer K2 Kalimantan Barat Syarif Feriansyah kepada JPNN, Sabtu (23/3).

BACA : 

Pose Dukung Prabowo-Sandi, 6 Guru Honorer Langsung Dipecat Pemprov Banten

Dia menuding, dukungan PNS maupun aparat hukum terhadap capres-cawapres 01 sudah nyata terlihat. Namun, penegakan hukum tidak berlaku bagi mereka.

“Hukum macam apa ini. Mendukung 01 tidak dihukum dan aparat seolah-olah buta. Sebaliknya mendukung 02 langsung ditebas sampai ke akar-akarnya,” serunya.

Ferry sapaan akrab Syarif, menilai, sikap rezim seperti ini semakin membuat seluruh honorer K2 antipati. Honorer K2 pun bertekad untuk memenangkan Prabowo-Sandi.

Munir Qu, koordinator Honorer K2 Jawa Timur juga mengungkapkan hal sama. Hukum dinilai hanya berpihak pada penguasa. Masyarakat yang menentang penguasa akan langsung dilibas.

 

BACA : 

Honorer K2 dari 30 Provinsi Deklarasi Dukungan ke Prabowo –  Sandi

Jelang Silatnas Bareng Jokowi, Honorer Dimintai Rp 500 Ribu per Orang

Waduh, Gaji Guru Honorer di Papua Barat Belum Dibayar

Sekitar 2500 Pegawai Honorer Penajam Bakal Diampihi, Setelah Pemkab Terapkan PP Ini

Survei: Mayoritas Publik Tidak Puas Dengan Kinerja Jokowi

 

“Wahai penguasa, jangan berpikir kami akan takut. Ketika kezaliman makin nyata, di situlah seluruh rakyat akan melakukan perlawanan. Guru honorer kalian pecat karena mendukung 02, bukannya bikin kami takut tapi justru memantik kami untuk bersatu memenangkan Prabowo – Sandi,” tuturnya.

Dia menambahkan, pemerintah sudah bersikap tidak adil kepada guru honorer. Di saat guru honorer minta diperjelas statusnya, malah diarahkan ke PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Ketika ada capres-cawapres 02 yang berjanji mengangkat honorer K2 jadi PNS dan kemudian didukung malah ditekan oleh pemerintah.

“Mau pemerintah apa sih? Kalau ingin honorer K2 dukung pemerintah, kasih kami regulasi yang jelas. Kalau enggak bisa, jangan paksa kami dukung capres petahana,” tandasnya. (esy/jpnn)

Leave a Reply

shares