SUARA KALTIM-Online
SUARA KALTIM-Online SUARA KALTIM-Online

14 Siswa HIV/AIDS di Solo Dikeluarkan dari Sekolah, Ini Faktanya

Saturday, 16 February 2019 | 9:52 pm | 127 Views |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
                                                                       
PropellerAds
FOTO. Ilustrasi HIV/AIDS masih memiliki harapan untuk tetap sehat.(Freepik)

www.suarakaltim.com– Sebanyak 14 siswa pengidap HIV/AIDS di Kota Solo “dipaksa” keluar oleh sekolah mereka karena desakan komite sekolah.

Keputusan tersebut disesalkan para pendamping anak-anak pengidap HIV/AIDS dari Yayasan Lentera Solo.

Mereka menganggap Dinas Pendidikan tidak melakukan sosialisasi regrouping sekolah hingga muncul kasus tersebut.

Hosting Unlimited Indonesia

Sementara itu, Pemerintah Kota Solo terus mengupayakan 14 siswa pengidap HIV/AIDS tetap mendapat pendidikan formal.

Berikut ini faktanya :

1. Desakan Wali Siswa

Para wali siswa di sekolah menyatakan keberatan jika ada siswa di sekolah anak mereka ada yang mengidap HIV/ AIDS. Mereka mendesak pihak sekolah untuk mengeluarkan para siswa tersebut.

Setelah itu, pihak sekolah mengeluarkan 14 siswa yang diduga mengidap HIV/AIDS.

Menurut Ketua Yayasan Lentera Solo Yunus Prasetyo, awalnya wali siswa mengadakan pertemuan dengan komite dan pihak sekolah yang pada intinya keberatan dengan keberadaan ke-14 siswa yang diduga mengidap HIV/AIDS.

Hosting Unlimited Indonesia

“Dalam isi surat itu intinya mereka keberatan dan meminta anak itu untuk tidak sekolah di situ. Komite mengamini berarti menyetujui, sekolah menandatangani berarti sekolah juga menyetujui. Itu yang terjadi,” kata Yunus ditemui di Yayasan Lentera Solo, Jawa Tengah, Kamis (14/2/2019).

2. Bukan Pertama Kali Ditolak Sekolah

Kini ke-14 siswa yang masing-masing duduk mulai dari kelas 1 hingga 4 di salah satu sekolah dasar negeri di Solo dikembalikan ke rumah khusus Anak dengan HIV/AIDS (ADHA) di Yayasan Lentera Kompleks Makam Taman Pahlawan Kusuma Bakti, Jurug, Solo.

Menurut Yunus, penolakan terhadap anak dengan HIV/AIDS tersebut merupakan hal yang biasa baginya.

Beberapa waktu lalu, anak dengan HIV/AIDS yang ditampung Yayasan Lentera ditolak saat masuk taman kanak-kanak.

“Cuma saya menyayangkan program dari Dinas Pendidikan yang melaksanakan proses regrouping sekolah tanpa ada sosialisasi yang jelas. Sehingga terjadi gejolak. Karena sebelumnya tidak ada masalah sebelum ada regrouping. Sudah tiga tahun, empat tahun tidak ada masalah,” ujar dia

3. Tanggapan Pemkot Solo

Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta telah menyiapkan sekolah pengganti bagi 14 siswa diduga mengidap HIV/AIDS di Kecamatan Jebres, Solo, Jawa Tengah.

“Sudah disiapkan sekolah pengganti. Sudah ada sekolah yang siap menerima mereka,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta Etty Retnowati ditemui di kantornya Jalan DI Panjaitan Setabelan, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat (15/2/2019).

Etty menyebutkan, ada 9 sekolah dasar baik negeri maupun swasta di Kecamatan Jebres yang siap untuk menerima 14 siswa diduga menginap HIV/AIDS melanjutkan pendidikannya.

Sekolah yang siap menerima itu, lanjut Etty, juga telah diberikan sosialisasi dan pemahamanan supaya tidak ada permasalahan di kemudian hari pascamasuknya siswa tersebut.

“Kalau toh nanti masih ada masalah, kami akan bergerak bersama melibatkan KPA, DP3APM, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan melakukan sosialisasi dan pemahaman ke sekolah-sekolah itu,” kata dia.

4. Wacana Sekolah Non-formal

Pemkot Kota Solo akan menyiapkan solusi alternatif homeschooling bagi 14 siswa yang dikeluarkan oleh sekolah karena mengidap HIV/AIDS.

Meski demikian, pihaknya tetap mengupayakan siswa tersebut bisa melanjutkan pendidikan formal.

“Pendidikan itu kan ada formal dan normal. Yang penting anak-anak ini tetap sekolah,” tegas Etty.

Namun, hal itu mendapat tentangan dari Yayasan Lentera yang berpendapat bahwa anak-anak pengidap HIV/AIDS memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan untuk perkembangan sosial mereka.

“Sekali lagi ini tanggung jawab pemerintah karena hak anak, hak pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah. Kami inginnya mereka tetap sekolah formal bukan non-formal, bukan homeschooling. Karena kebutuhan anak ini bukan masalah membaca, berhitung. Kebutuhan anak ini mereka bisa bersosialisasi, bermain dengan anak di luar panti, anak sebaya mereka,” kata dia. kompas.com

Hosting Unlimited Indonesia

Leave a Reply