Ini Daftar 47 Kepala Daerah Diciduk KPK Sebelum Berlakunya UU Baru, Siapa Lagi yang menyusul?

Jumat, 18 Oktober 2019 | 7:49 am | 196 Views |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
                                                                     
 
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyampaikan keterangan pers tentang Operasi Tangkap Tangan (OTT) pengurusan izin impor bawang putih di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (8/8/2019). KPK menetapkan enam orang tersangka dalam kasus dugaan pengurusan kuota dan izin impor bawang putih tahun 2019 di antaranya I Nyoman Dhamantra dan pemberi suap pemilik PT Cahaya Sakti Agro CFU alias Afung dengan barang bukti uang 50 ribu dolar Amerika serta bukti transfer sebesar Rp 2,1 miliar.(ANTARA FOTO/DHEMAS REVIYANTO)
 
https: img-o.okeinfo.net content 2019 10 17 337 2118295 ini-daftar-47-kepala-daerah-diciduk-kpk-sebelum-berlakunya-uu-baru-Xy52SBDHnC.jpegKonferensi pers hasil OTT Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip di KPK (Okezone.com/Heru)

JAKARTA, SUARAKALTIM.COMKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengamankan 47 kepala daerah sejak 2012 hingga hari ini. Teranyar adalah Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Edin yang diciduk, Rabu 16 Oktober 2019 atau sehari sebelum berlakunya Undang-Undang KPK yang baru.

Dzulmi Edin bersama Kepala Dinas PUPR Kota Medan, Isa Ansyari dan Kabag Protokoler Pemerintah Kota Medan, Syamsul Fitri Siregar sudah ditetapkan tersangka suap dalam pengurusan jabatan dan proyek. Mereka sudah ditahan KPK.

“Dzulmi Eldin S (ditahan) di Rutan Pomdam Jaya Guntur,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo, Kamis (17/10/2019).

agus rahardjo

Ketua KPK Agus Rahardjo (Okezone.com/Heru)

 

Sehari sebelumnya, KPK juga menciduk Bupati Indramayu Supendi bersama tujuh orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Cirebon dan Indramayu. Supendi bersama tiga orang lainnya juga sudah tersangka suap proyek jalan.

Pada 6 Oktober 2019, KPK juga menangkap Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara yang juga sudah dijadikan tersangka penerima suap terkait proyek Dinas Perdagangan dan PUPR.

KPK masih menggunakan UU Nomor 30 Tahun 2002 dalam penangkapan 47 kepala daerah sejak 2020 yang dilakukan KPK. Namun, terhitung hari ini mulai berlaku UU KPK yang baru hasil revisi yang disahkan DPR bersama pemerintah pada 17 September 2019.

Berikut daftar 47 kepala daerah yang ditangkap KPK sejak 2012:

1. Bupati Buol, Amran Batalipu ditangkap 27 Juni 2012.

2. Bupati Mandailing Natal, Muh. Hidayat Batubara ditangkap 15 Mei 2013.

3. Bupati Gunung Mas, Kalteng, Hambit Bintih, ditangkap 3 Oktober 2013.

4. Bupati Bogor, Rachmat Yasin Limpo, ditangkap 7 Mei 2014.

5. Bupati Biak Numfor, ‎Yesaya Sombuk, ditangkap 16 Juni 2014.

KPK

(Foto Okezone.com/Puteranegara)

6. Bupati Karawang, Ade Swara, ditangkap 7 Juli 2014.

7. Bupati Subang, Ojang Sohandi, ditang‎kap 11 April 2016.

8. Bupati Banyuasin, Yan Anton Ferdian, ditangkap 4 September 2016

9. Wali Kota Cimahi, Atty Suharti Tochija, ditangkap 1 Desember 2016.

10. Bupati Klaten, Sri Hartini, ditangkap 30 Desember 2016.

11. Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti, 20 Juni 2017.

12. Bupati Pamekasan, Achmad Syafi’i, ditangkap 2 Agustus 2017.

13. Wali Kota Tegal, Siti Mashita Soeparno‎, ditangkap 29 Agustus 2017.

14. Bupati Batubara, OK Arya Zulkarnaen, ditangkap 13 September 2017.

15. Wali Kota Batu Malang, Eddy Rumpoko, ditangkap 16 September 2017.

16. Wali Kota Cilegon, Tb. Iman Ariyadi, ditangkap 22 September 2017.

17. Bupati Nganjuk, Taufiqurrahma‎n, ditangkap 25 Oktober 2017.

 

18. Bupati Hulu Sungai Tengah, H. Abdul Latif, ditangkap 4 Januari 2018.

19. Bupati Jombang, Nyono Wiharli Suhandoko, ditangkap 3 Februari 2018.

20. Bupati Ngada, Marianus Sae, ditangkap 11 Februari 2018.

21. Bupati Subang, Imas Aryumningsih, ditangkap 13 Februari 2018;Ilustrasi

22. Bupati Lampung Tengah, Mustafa, ditangkap 14 Februari 2018;

23. Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra, ditangkap 28 Februari 2018;

24. Bupati Bandung Barat, Abu Bakar, ditangkap 11 April 2018;

25. Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud, ditangkap 15 Mei 2018;

26. Bupati Buton Selatan, ‎Agus Feisal Hidayat‎, ditangkap 23 Mei 2018

27. Bupati Purbalingga, Tasdi, ditangkap 4 Juni 2018

28. Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo, ditangkap 8 Juni 2018

29. Wali Kota Blitar, M Samanhudi Anwar, ditangkap 8 Juni 2018

30. Bupati Bener Meriah, Ahmadi, ditangkap 5 Juli 2018

31. Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, ditangkap 5 Juli 2018

32. Bupati Labuhanbatu, Pangonal Harahap, ditangkap 17 Juli 2018;

33. Bupati Lampung Tengah, Zainuddin Hasan, ditangkap 26 Juli 2018;

34. Wali Kota Pasuruan, Setiyono, ditangkap 4 Oktober 2018.

35. Bupati Bekasi, Neneng Hasanah ditangkap 15 Oktober 2018

36. Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra ditangkap 24 Oktober 2018.

37. Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu ditangkap pada 18 November 2018.

38. Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar pada 12 Desember 2018Ilustrasi

39. Bupati Mesuji, Khamami pada 23 Januari 2019

40. Bupati Talaud, Sri Wahyumi Maria Manalip pada 30 April 2019

41. Gubernur Kepri Nurdin Basirun pada 10 Juli 2019.

42. Bupati Kudus, M Tamzil, ditangkap 26 Juli 2019.

43. Bupati Muara Enim, Ahmad Yani, ditangkap 2 September 2019.

44. Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot, ditangkap 3 September 2019.

45. Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara ditangkap 6 Oktober 2019.

46. Bupati Indramayu Supendi ditangkap 15 Oktober 2019.

47. Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin ditangkap 16 Oktober 2019.

48 ?

Arie Dwi Satrio/oz
 

Related Post